Maeda Yoppy akan Perjuangkan Rusun yang Sempat Dibatalkan Anies

1. MERDEKA.COM
    
2. PLANET MERDEKA
    
3. METRO

Maeda Yoppy akan Perjuangkan Rusun yang Sempat Dibatalkan Anies

Penulis : Erri Subakti

8 Maret 2019 15:58

Rusun harus ditujukan sebagai upaya negara memberikan tanggung jawab hidup dan kesejahteraan warga yang dikelolanya.

S. Maeda Yoppy Nababan menentang usulan Gubernur DKI Jakarta yg akan membatalkan pembangunan rumah susun (rusun) di 8 titik di DKI Jakarta. Tahun lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencoret anggaran untuk pembangunan rusun-rusun di Jakarta yang mampu menampung 7.000 (tujuh ribu) lebih Kepala Keluarga (KK).

"Hal ini merupakan suatu keputusan yang tidak berpihak pada rakyat miskin yang notabene membutuhkan banyak ketersediaan tempat tinggal layak dan murah," ungkap caleg nomor urut 6 dari PDIP untuk DKI Jakarta Dapil 4.

Lebih jauh perempuan muda yang belasan tahun menjadi aktivis untuk kalangan masyarakat yang terpinggirkan ini menyatakan, "Adalah tanggung jawab pemerintah daerah juga untuk menyediakann pemukiman yg layak, murah dan sehat bagi warganya."

Bagi Maeda, sikap ini menunjukkan ketidakberpihakan Gubernur DKI Jakarta pada kepentingan rakyat miskin yang jelas-jelas merupakan populasi utama di DKI Jakarta.

Ketika ditemui di kantornya di sela-sela kesibukan pekerjaannya, Maeda menjelaskan, "Rusun adalah solusi pemukiman ideal di kota Jakarta yang sudah padat dengan penduduk dan memiliki keterbatasan lahan. Di sisi lain, di tengah gemerlapnya kota Jakarta, masih banyak pemukiman padat dan kumuh. Sudah saatnya Pemprov DKI mengeluarkan lebih banyak anggaran bagi kebutuhan infrastruktur warga miskin."

Menurut pengamatan Maeda yang sangat peduli akan pembangunan rusun bagi warga DKI Jakarta yang kurang mampu ini, bahwa fasilitas yang terdapat di rusun-rusun DKI Jakarta sejauh ini masih perlu ditingkatkan.

"Masih banyak kendala diantaranya air yang sering mati-hidup, kurangnya fasilitas bagi kegiatan masyarakat. Herannya, Anies malah membuat rencana menaikkan biaya sewa rusun," geramnya.

Dikatakannya lebih lanjut bahwa warga miskin di DKI Jakarta merupakan populasi utama di ibukota RI ini. "Sudah sewajarnya bila Pemprov DKI harus lebih berpihak mengeluarkan dan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dengan mendukung tingkat kesejahteraan warga," ujar alumnus dari UI jurusan Sastra Jerman yang melanjutkan S1-nya di jurusan Sosiologi dan S2-nya di Ilmu Politik.

Untuk itu memperjuangkan rusun murah dan layak huni bagi warga miskin Jakarta dan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan warganya menjadi hal-hal yang akan diperjuangkan Maeda jika terpilih duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

"Anies seperti tidak memahami dasar kebijakan dan pembangunan rusun. Rusun harus ditujukan sebagai upaya negara memberikan tanggung jawab hidup dan kesejahteraan warga yang dikelolanya. Sepertinya Anies tidak paham cara mengelola pemerintahan di DKI. Dia tidak paham siapa warganya dan tidak berpihak pada orang kecil," pungkasnya.